image

Pengalihan Hak Dalam Hal Waris, Hibah dan Wasiat

by dradjad 18-Feb-2016 Dibaca sebanyak : 1948 kali

The Legal Workshop diadakan pada tanggal 18 Februari 2016 di Training Room LJ Hooker Indonesia, pukul 13.00-15.00 WIB dan dihadiri 15 peserta dari Outlet Buaran, Harapan Indah, Jatimakmur, Kelapa Gading Square, Senayan, Summarecon Bekasi dan Tomang.  Hadir sebagai pembicaranya yakni Tianca Renieta SH, MKn dan tentu saja David Bonny R. Mahulae SH, MH.

Legal Workshop ini mengupas masalah peralihan properti dalam hal waris, hibah dan wasiat, berikut pajak yang melekat perbedaan peraturan baru perihal kepemilikan asing.  Dijelaskan bahwa WARIS adalah perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya.  Persyaratan Waris yaitu: 1. Matinya Pewaris, 2. Hidupnya Ahli Waris, 3. Adanya Harta yang Diwariskan (Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerdata).

WASIAT adalah pemberian sesuatu benda, dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia sesuai dengan Pasal 171 huruf f. Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 – 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.  Jenis Wasiat yaitu:

1.       Wasiat yang ditulis sendiri (OLOGRAFIS)

Wajib tersebut ditulis tangan dan di tandatangani oleh si pemberi wasiat.  Selanjutnya wajib untuk diserahkan kepada Notaris dan di tandatangani dan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 932 KUHPerdata).

2.       Wasiat Umum (OPENBAAR TESTAMENT)

Membuat Wasiat dihadapan Notaris dengan disaksikan dua orang Notaris dan dituangkan dalam bentuk Akta.  Dalam hal ini menuangkan seluruh keinginan yang ingin disampaikan oleh Si Pewaris atau Pembuat Wasiat (Pasal 938-939 KUHPerdata).

3.       Wasiat Tertutup/Rahasia

Jika si pewaris hedak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, maka baik ia sendiri yang menulis ketetapannya ataupun orang lain yang disuruhnya, dalam hal ini yang satu maupun yang lain dia sendirilah yang harus menanda tanganinya. Kertas yang memuat segala ketetapan itu atau kertas yang dipakai sebagai sampul haruslah tertutup dan tersegel.

Selanjutnya, ditunjukan pada Notaris dengan disaksikan oleh empat orang Saksi.  Notaris menulis keterangan tersebut dalam sebuah akta superscriptie (akta pengamatan) yang ditulis diatas kertas atau sampul yang telah memenuhi ketentuan kedua dan ketiga. Kemudian ditanda tangani oleh pewaris, notaris dan empat orang saksi.

Sedangkan HIBAH, dalam bahasa Belanda yakni “Schenking”, adalah suatu persetujuan dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Pasal 1667 KUHPerdata menyebutkan bahwa Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.  Dasar Hukum Hibah selanjutnya ada di KUHP Perdata Pasal 1668 dan Pasal 1669.

Sebagai penutup diulas topik tentang Hak Kepemilikan Properti Bagi Warga Negara Asing di Indonesia.  Dasar Hukumnya adalah:

1.       Peraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

2.       Peraturan Pemerintah (PP) No.41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Warga Asing yang Berkedudukan di Indonesia Ketentuan Pakainya selama 25 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun.

Akhirnya dijelaskan pula mengenai Batasan Kepemilikan dan Peralihan dari Hak Pakai, dimana peralihan memang perlu untuk didaftarkan dengan tujuan agar tercatat oleh Badan Pertanahan dan tidak bisa dialihkan di bawah tangan. [dj]

Kategori