image

Legal Corner: VERPONDING INDONESIA

by dradjad 04-May-2015 Dibaca sebanyak : 10825 kali

Melanjutkan atas salah satu bukti kepemilikan dalam artikel sebelumnya dan dalam menjawab perihal atas tanah verponding Indonesia berikut penjelasannya:

a. Verponding Indonesia adalah merupakan jenis pungutan pajak tanah yang dilakukan oleh Negara untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di luar wilayah Gemeentee yang dilakukan sampai dengan tahun 1961, dengan dasar pemberlakuan Stb.1923-425 juncto Stb.1931-168.

b.     Pengenaan pajak tanah, termasuk untuk jenis Verponding Indonesia, dilakukan dengan penerbitan suatu surat pengenaan pajak atas nama dan ditujukan kepada pemilik tanah (dikenal dengan sebutan: petuk pajak, pipil, girik, dan sebagainya). Surat pengenaan pajak ini secara umum dianggap dan diberlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajaknya oleh Pemerintah-pun oleh rakyat banyak diartikan sebagai pengakuan hak pembayar pajak atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah. Walaupun melalui suatu putusan peradilan pernah dinyatakan bahwa petuk pajak tidak diterima sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang dikenakan pajak (Putusan Mahkamah Agung No.34/K/Sip/1960 tanggal 10 Pebruari 1960).

c.    Dengan berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mulai tanggal 24 September 1960 tanah-tanah hak milik adat tidak ada lagi dan digantikan (dikonversi) menjadi salah satu hak yang baru. Begitu pula halnya mulai tahun 1961 tidak ada lagi tanah yang menurut ketentuannya dapat dikenakan Verponding Indonesia.

d.     Dengan tetap memperhatikan pengertian dan fungsi dari surat pengenaan pajak (dalam hal ini Verponding Indonesia), adanya kenyataan bahwa praktek penggunaan data yang tercantum dalam surat pengenaan pajak sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik adat dan wajib pajak sebagai pemiliknya, dapat digunakan sebagai unsur pembantu dalam penegasan konversi hak milik adat dimaksud menjadi hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e.    Khusus mengenai Verponding Indonesia, dalam peraturan perundang-undangan, surat pajak Verponding Indonesia diakui sebagai “tanda bukti hak” tanah bekas hak milik adat yang dapat menjadi dasar penegasan dan permohonan konversi hak atas tanah bagi pihak yang mempunyai hak tersebut(vide pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK26/DDA/ 1970).

f.     Maka apabila pihak yang tertera sebagai pemilik hak/wajib pajak Verponding Indonesia telah  memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah yang merupakan bekas hak milik adat Verponding Indonesia.Dengan catatan-catatan bahwa dokumen-dokumen Verponding Indonesia yang ada sah dan dapat dibuktikan kebenarannya (keberlakuannya telah dikuatkan melalui putusan di peradilan tingkat pertama/pengadilan Negeri.

g.      Dalam hal akan dilakukan pengalihan hak atas bidang tanah yang merupakan bekas hak milik adat Verponding dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

* Untuk keperluan pendaftaran tanah yang kemudian akan dilakukan oleh pihak penerima hak dalam proses permohonan/konversi hak, maka perbuatan hukum pengalihan hak, antara lain melalui jual beli, harus dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwilayah hukum dimana bidang tanah tersebut berada. (vide pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997);

* Pembuatan akta pengalihan hak tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan serta 2 (dua) orang saksi. (vide pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997). Dalam pengalihan hak tersebut turut disampaikan kepada PPAT dokumen-dokumen:

-   Bukti-bukti tertulis kepemilikan hak, misalnya dalam hal ini adalah bukti surat pajak Verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak (kalau ada dengan disertai surat ukurnya);

- Surat keterangan dari kantor pertanahan yang menyatakan bahwa bidang tanah belum bersertipikat. (vide pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997).

* Hanya perlu menjadi catatan dalam hal ini  bahwa PPAT dapat menolak untuk membuat akta pengalihan jika terdapat  hal-hal sebagai berikut:

- Salah satu pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisi perbuatan hukum pemindahan hak (vide pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997). Dengan adanya dasar penolakan dari PPAT tersebut diatas, maka dengan demikian pihak Ahli Waris harus datang secara langsung atau melalui kuasanya dengan dasar surat kuasa yang dibuat secara khusus untuk itu;

-   Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan/atau data yuridisnya(vide pasal 39 ayat 1 huruf f Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997). Pilihan tersebut diatas dapat diambil dengan syarat utama telah adanya Suatu perdamaian diantara para pihak yang bersangkutan.Perdamaian tersebut juga diikuti oleh seluruh pihak Ahli Waris dari pemegang hak Verponding 

Adalah penting untuk memperhatikan bahwa tidak ada salah satu pihak Ahli Waris-pun yang tidak terikut sertakan dalam perdamaian ini untuk menghindari gugatan-gugatan yang tidak perlu dikemudian hari. Perdamaian dituangkan dalam suatu akta perdamaian (acte van dading) secara notariil, dengan menguraikan secara rinci butir-butir ketentuan perdamaian diantara para pihak, yang kemudian akta dimaksud diketahui pula oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.


David Bonny R. Mahulae - LJ Hooker Consultant & Legal Advisor

Kategori