image

Legal Corner: Alat Bukti Kepemilikan Tanah

by dradjad 06-Mar-2015 Dibaca sebanyak : 2640 kali

Dalam transaksi jual beli saat ini sebagian besar khalayak umum beranggapan bahwa bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat, akan tetapi dalam proses penerbitan sertifikat sebagai konversi dari UUPA 1960 ada beberapa alat bukti yang dapat dijadikan pegangan apabila belum dikonversi hingga saat ini meskipun perintah UUPA 1960 telah menyatakannya, maka berikut ini hal–hal yang dapat dijadikan alat bukti tertulis sebagai kepemilikan hak atas tanah.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 bahwa alat-alat bukti tertulis yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 dapat berupa:

a.     Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi Hak Milik; atau

b.    Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Ordonantie tersebut sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP 10/1961 di daerah yang bersangkutan; atau

c.     Surat tanda bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau

d.    Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau

e.     Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

f.      Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan, yang dibuat sebelum berlakunya PP24/1997. Ini merupakan perubahan Pasal 19 PP 10/1961 yang menentukan bahwa harus ada bukti akta PPAT sejak PP 24/1997 mulai dilaksanakan di suatu daerah.

g.    Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau

h.     Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP 28/1977; atau

i.       Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;

j.       Surat penunjukan atau pemberian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

k.     Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP 10/1961. Sejak mulai berlakunya UUPA tidak dipungut lagi Pajak Bumi, karena tidak ada lagi tanah-tanah Hak Milik Adat; atau

l.       Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

m.   Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.


Dalam hal demikian, pembukuan haknya dapat dilakukan tidak didasarkan pada bukti pemilikan, melainkan pada bukti penguasaan fisik tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut. Penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembukuan hak tersebut, yaitu:

a.     Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan dengan itikad baik, secara nyata dan terbuka selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;

b.    Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

c.     Bahwa hal-hal tersebut, yaitu penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan serta tidak adanya gangguan, diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

d.    Bahwa telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;

e.     Telah diberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;

f.      Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan.


David Bonny R. Mahulae, SH., MH.LJHI Consultant & Legal Advisor

Kategori